 |
| Ketua Korlab : Onan Kobogau Baju Hitam Sekertaris Korlab : Peu Yeimo Membacakan 57 Tuntutan di Kanto DPRD MIMIKA |
Mimika | Penapapuanews.com_Front Rakyat Papua (FRP) di Mimika menggelar aksi damai Memperingati Hari Hak Asasi Manusia ( HAM ) Di Kantor DPRD Kab Mimika Dengan Thema : Menuntut Negara Indonesia Hentikan Investasi Dan Militerisme di seluruh Tanah West Papua Mimika,10/12/25
Berikut Tuntutannya
57 tuntutan Front Rakyat Papua Di Timika
1. Hentikan kriminalisasi kepada aktivis Papua.
2. Hentikan pembungkaman ruang demokrasi di seluruh tanah Papua dan khususnya di Mimika
3. Indonesia segera menyelesaikan status politik bangsa Papua barat melalui meja Pbb
4. Hentikan pendropan militer atas nama keamanan karena rakyat semakin trauma akibat kehadiran mereka.
5. Indonesia harus mencari tim pencari fakta datang ke Papua.
6. Indonesia harus mengizinkan jurnalis asing mengunjungi Papua
7. Hentikan penambahan illegal logging
8. Tutup PT Freeport Indonesia
9. Tolak pemekaran DOB di seluruh tanah Papua
10. Tolak proyek food state di seluruh tanah Papua
11. Tolak blok Warim (minyak dan gas) di seluruh tanah Papua
12. Tolak militer organik maupun non-organik di seluruh tanah Papua
13. Adili pelaku pelanggaran HAM di Papua, Indonesia dan dunia dengan seadil-adilnya
14. Mendukung perjuangan masyarakat adat dunia dalam melakukan perlawanan terhadap imperialisme, kapitalisme, kolonialisme dan militerisme
15. Berikan hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat adat Papua
16. Tolak transmigrasi di seluruh tanah Papua dan khususnya Mimika
17. Berikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua barat.
18. Segera hentikan invasi militer di seluruh tanah Papua.
19. Negara segera bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dari tahun 19 Desember 1961- sekarang
20. Hentikan perluasana struktur militer di seluruh tanah Papua
21. Berikan pendidikan bermutu dan gratis sebagai wujud kepedulian terhadap sumber daya manusia orang asli Papua
22. Hentikan penangkapan terhadap aktivis kemanusiaan dan pro demokrasi.
23. Adili pelaku pembunuhan terhadap warga sipil di seluruh tanah Papua.
24. Negara segera bangun universitas berstandar nasional di Kabupaten Mimika
25. Negara segera bertanggung jawab terhadap banjir bandang yang terjadi akibat eksploitasi hutan demi kepentingan investasi di Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Aceh
26. Berikan pendidikan gratis di seluruh tanah Papua
27. Pemerintah daerah Kabupaten Mimika segera buka perpustakaan umum
28. FRP menolak dengan tegas program makanan bergizi gratis di seluruh tanah Papua
29. Hentikan kriminalisasi, pembunuhan, diskriminasi dan penangkapan terhadap seluruh pelajar di tanah Papua
30. Hentikan kapitalisasi dalam lembaga pendidikan di seluruh tanah Papua
31. Mengencam tindakan rasisme di seluruh Indonesia
32. Negara segera melengkapi fasilitas pendidikan untuk menunjang pendidikan di tanah Papua
33. Negara segera hentikan berbagai macam upaya yang bertujuan untuk kepentingan eksploitasi blok wabu di Intan Jaya.
34. Negara segera hentikan penambahan pasukan militer dan pembangunan pos-pos militer di seluruh tanah Papua dan khususnya Intan Jaya
35. Negara harus bertanggung jawab terhadap masyarkat sipil yang kena dampak daripada konflik bersenjata di Intan Jaya dan seluruh tanah Papua.
36. Negara segera bertanggung jawab terhadap pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani dan 12 warga sipil di Intan Jaya dan seluruh warga sipil yang menjadi korban daripada konflik bersenjata di seluruh tanah Papua
37. Komnas HAM segera berkunjung ke wilayah-wilayah konflik di seluruh tanah Papua
38. Berikan kebebasan bagi jurnalis independen untuk melakukan investigasi dan peliputan di wilayah konflik di seluruh tanah Papua
39. Berikan ruang demokrasi bagi masyarakat sipil untuk menyampatkan pendapat di muka umum tanpa ada diskriminasi dan intimidasi
40. Hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kesehatan di rumah sakit dan puskesmas di seluruh tanah Papua
41. Berikan kesehatan gratis bagi rakyat kecil baik itu OAP maupun non-OAP di Mimika
42. Hentikan tindakan-tindakan militeristik oleh negara yang berdampak pada kekerasan terhadap perempuan di seluruh tanah Papua
43. Pemerintah Kabupaten Mimika segera perhatikan nasib masa depan mama-mama pasar
44. Negara segera bertanggung jawab atas semua pengungsi di seluruh tanah Papua untuk kembalikan ke tempat asal
45. Buka kembali akses jurnalis di Papua dan Indonesia
46. Pemerintah segera aktifkan angkutan umum bagi rakyat di Kabupaten Mimika
47. Adili pelaku penembakan pendeta di Distrik Jila
48. Hentikan seluruh operasi-operasi investasi dan militer di Kabupaten Mimika
49. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua demi terwujudnya keadilan, kesejahteraan di seluruh tanah Papua tanpa duka dan derita
50. Bubarkan semua lembaga bentukan negara yang tidak berpihak kepada rakyat Mimika
51. Meminta pemerintah Kabupaten Mimika untuk menyediakan pasar khusus mama-mama Papua
52. Pemerintah Kabupaten Mimika segera sediakan angkutan umum bagi mama pasar dan anak-sekolah untuk kebutuhan umum
53. Segera kaji kembali Perda nomor 4 tahun 2024 tetang perlindungan dan pemeradayaan umkm oap bersama mama-mama pasar
54. Segera tertibkan monopoli dagang di Mimika
55. Dinas-dinas terkait harus bertanggung jawab atasa setiap tuntutan mama-mama pasar
56. Negara segera hentikan segala macam bentuk monopoli dagang komoditi lokal OAP
57. Tertibkan pedagang kaki lima yang nakal di Mimika ( MG )
Posting Komentar